Nuklir Iran dan Ketimpangan Dunia

Farid Wadjdi

Dukungan Indonesia terha­dap resolusi Dewan Ke­amanan PBB nomor 1747 yang memberikan sanksi terhadap Iran telah menjadi kontro­versi. Pemerintah dianggap telah melukai Iran. Ada juga yang menya­takan Indonesia telah keluar dari kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah dianggap le­bih memilih tunduk kepada kepen­tingan Amerika Serikat.

Lebih-lebih lagi, Juru Bicara Bush, Tony Snow, dalam pernyataan pers (19/03/2007) mengatakan bahwa SBY dan Bush telah berdiskusi ten­tang kebijakan resolusi Dewan Ke­amanan PBB, termasuk di dalamnya soal draf resolusi nuklir Iran (www.whitehouse.gov).

Sulit untuk menyatakan bahwa pembicara ini tidak mengandung muatan tekanan AS. Tentunya bukan hal yang biasa, kalau presiden negara besar seperti AS melakukan kontak langsung dengan presiden dari negara lain, kecuali ada maksud tertentu di balik itu.

Di samping itu, dukungan terha­dap resolusi Dewan Keamanan PBB ini bisa menjadi indikasi bahwa pe­merintah memang tidak sungguh­sungguh untuk memberikan solusi substansial terhadap isu-isu yang berkaitan dengan dunia Islam. Pe­merintah lebih banyak beretorika. Isu-isu dunia Islam tampaknya ha­nya dipakai untuk membentuk citra di dalam negeri bahwa pemerintah punya solidaritas terhadap dunia Is­lam. Sementara itu, kalau dihadap­kan pada pilihan harus bertentang­an dengan kebijakan AS, pemerin­tah sebenarnya lebih memilih pro AS.

Hal ini bisa dilihat dari kasus Pa­lestina, Indonesia sesungguhnya ti­dak memberi solusi konkret. Peme­rintah malah meminta Hamas untuk mengakui Israel, kebijakan yang se­jalan dengan keinginan Amerika Se­rikat. Ketika Lebanon Selatan dise­rang, Indonesia hanya mengecam, tidak ada tindakan konkret. Peme­rintah baru mengirim pasukan sete­lah perang berakhir, itu pun setelah AS setuju dengan pengiriman pa­sukan perdamaian.

Bukti lain dalam kasus Irak, Indo­nesia menyerukan agar persoalan Irak bukan hanya dibebankan kepa­da AS tetapi harus menjadi persoal­an internasional. Sebuah sikap yang dianggap tidak lebih menjadi corong suara Amerika yang memang meng­inginkan hal yang sama. Jadi, selama ini kebijakan politik luar negeri ini konsisten untuk tidak berseberang­an dengan kepentingan AS.

Persoalan sesungguhnya

Alasan sebenarnya Barat meng­halangi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir adalah alasan poli­tis. Negara-negara Barat terutama Amerika, tidak menginginkan hego­moninya terancam oleh kekuatan baru dunia, apalagi itu adalah negeri Islam seperti Iran. Jadi, krisis nuklir Iran ini tidak ada hubungannya de­ngan masalah perdamaian. Kalaulah pemilikan senjata nuklir dianggap akan mengancam perdamaian, mengapa negara-negara Barat justru pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Kenapa pula Israel, India, di­biarkan mengembangkan nuklir se­mentara negeri Islam seperti Iran dan Pakistan dihalangi?

Alasan yang mengatakan kalau teknologi nuklir jatuh ke tangan Iran akan berbahaya dan mengancam in­ternasional, juga patut dipertanyakan. Seharusnya Amerika lah yang pertama kali dilarang memiliki nuk­lir karena negara ini yang pertama menggunakan teknologi ini untuk menghancurkan Hiroshima dan Na­gasaki. AS juga biasa menggunakan senjata pemusnah massal yang ber­bahaya, seperti zat kimia yang mere­ka gunakan di Vietnam. Jadi, yang justru harus dikhawatirkan karena telah memiliki track record jelek adalah AS.

Alasan Dino Patti Djalal, jubir presiden, bahwa Indonesia konsis­ten mendukung hak Iran untuk me­ngembangkan energi nuklir selama untuk tujuan damai dan kepenting­an sipil, bukan militer justru meru­pakan hal yang tidak konsisten. Se­bab mengapa hanya Iran yang di­minta seperti itu, mengapa bukan Amerika Serikat, Israel, atau negera­negara besar lainnya. Kalau pe­ngembangan nuklir untuk kepen­tingan militer dianggap berbahaya, seharusnya tidak boleh ada satu negara pun di dunia ini yang berhak memiliki nuklir, termasuk Amerika.

Mempertanyakan peran PBB

Apa yang terjadi saat ini sebenar­nya mencerminkan pola hubungan yang tidak seimbang antara negara-­negara besar dengan dunia ketiga termasuk dunia Islam. Penyebab utamanya adalah dunia Islam tidak memiliki kekuatan riil yang seim­bang untuk menghadapi Barat yang berwatak imperialis. Ditambah lagi, penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam, langsung atau tidak langsung, telah menjadi perpanjangan tangan negara-negara adidaya.

Untuk memuluskan penguasaan mereka terhadap dunia, Barat pun memanfaatkan lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Lahirlah kebijakan yang seakan-akan meru­pakan suara masyarakat intemasional karena atas nama PBB. Namun, sesungguhnya PBB menjadi legitimasi untuk kepentingan negara-negara maju. Untuk menjamin itu, negara-­negara maju kemudian memiliki hak veto yang bisa menggugurkan kepu­tusan apa pun yang tidak sejalan dengan kepentingan negara pemilik hak veto di dewan keamanan PBB.

Hak veto yang dimiliki negara-negara besar ini pun membuat suara lain yang tidak sejalan dengan ke­pentingan mereka tidak ada artinya. Karenanya, sulit diterima alasan pemerintah bahwa kalau Indonesia abstain malah tidak bisa berbuat sama sekali. Sebab, kalaupun Indo­nesia mendukung resolusi itu, ke­inginan Indonesia untuk membuat resolusi itu lebih adil akan sulit ter­capai kalau bertentangan dengan kebijakan negara pemilik hak veto. Artinya, usulan-usulan Indonesia akan diterima, dengan catatan tidak berseberangan dengan negara-ne­gara pemilik hak veto.

Termasuk berharap pada badan PBB seperti Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, juga sulit bagi kita untuk menggantungkan harap­an. Badan-badan itu justru dibuat untuk memuluskan kerja PBB yang didominasi oleh kepentingan nega­ra-negara besar. Terbukti IAEA ti­dak berbuat banyak dalam menyi­kapi nuklir Israel, apalagi nuklir ne­gara-negara besar seperti Amerika.

Melihat hal ini, dunia Islam tam­paknya membutuhkan kekuatan global baru yang lepas dari hego­moni negara-negara Barat. Ke­inginan umat Islam untuk bersatu di bawah naungan khilafah menjadi tawaran solusi yang menarik.

Republika, 7 April 2007

About these ads