jump to navigation

Pasca Dukungan Resolusi DK PBB Kamis, 12 April, 2007

Posted by Quito Riantori in Apa Kabar Indonesia?, Artikel, Iran Vs Thaghut.
trackback

gihik2.jpg

Hikmahanto Juwana

Guru Besar Hukum Internasional FH-UI, Jakarta

Dengan pemerintah atas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 untuk memperberat sanksi terhadap Iran menuai reak­si. Pemerintah berupaya melakukan damage control. Kebijakan pemerintah itu menjadi sumber ketidakpuasan berbagai pihak terhadap peme­rintahan SBY.

Menakar justifikasi
Justifikasi keputusan pemerin­tah yang dikemukakan Menlu dan juru bicara Presiden kurang memadai dalam meyakinkan publik. Justifikasi yang diberikan masih dapat dipersoalkan.

Pertama, argumentasi Resolusi DK PBB Nomor 1747 didukung karena belum ada jaminan resmi IAEA patut dipertanyakan. Jika pengembangan program nuklir Iran masih disangsikan, mengapa Indonesia harus turut dalam arus pandang di DK PBB yang meng­asumsikan Iran melakukan pengembangan nuklir untuk tujuan militer? Tidakkah pemerintah dapat melihat dari perspektif se­baliknya? Belum adanya jaminan resmi IAEA tak serta-merta Iran dianggap mengembangkan prog­ram nuklir untuk tujuan militer.

Dalam kesangsian, tidak selalu barns diambil posisi praduga ber­bisa diambil praduga tidak ber­salah (presumption of innocence).

Kedua, argumentasi pemerin­tah yang mengesankan publik In­donesia terjebak perspektif men­dukung resolusi berarti tidak so­lider negara` Islam di Timur Tengah tidak dapat diterima. Yang menjadi masalah adalah bu­kan solider atau tidak dengan negara Islam, tetapi apakah In­donesia dalam posisi bisa me­nerima jika suatu negara dipo­jokkan sekelompok negara lain?

Indonesia seharusnya menolak upaya pemojokan. Berdasar pengalaman sendiri, pemerintah seharusnya tahu betapa tidak enak jika dipojokkan. Dalam po­sisi ini Indonesia melakukan ber­bagai upaya, termasuk lobi, untuk membebaskan diri. Sebagai con­toh saat DK PBB membentuk peradilan kriminal internasional untuk Timor Timur (International Criminal Tribunal for East Timor). Indonesia merasa dipojokkan sejumlah negara Barat.

Karena itu, menjadi kewajiban Indonesia untuk menyuarakan secara lantang di DK PBB jika ada negara yang dipojokkan.

Ketiga, apa pun sikap Indo­nesia atas resolusi-mendukung, abstain, atau menolak-dapat di­pastikan resolusi tetap bergulir mengingat anggota tetap DK bu­lat mendukung. Sebagai anggota tidak tetap, seharusnya Indonesia atau tidaknya resolusi, tetapi apa­kah suara kebanyakan negara di dunia dapat disuarakan.

Jika Indonesia menolak atau abstain, berarti Indonesia telah mewakili sebagian pandangan negara-negara dunia, terutama negara berkembang, yang mera­sakan ketidakadilan sistem PBB. Posisi ini banyak diharapkan ne­gara-negara yang mendukung In­donesia (konstituen) saat pen­calonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Keempat, argumen yang mengatakan resolusi telah meng­akomodasi aspirasi Iran adalah absurd. Absurd karena esensi dari Resolusi 1747 adalah memper­berat sanksi yang telah diberikan kepada Iran. Resolusi sama sekali tidak bertujuan menjadikan Ti­mur Tengah daerah wilayah be­bas senjata nuklir. Apalagi ke­inginan untuk menghentikan usaha Israel yang diduga sedang mengembangkan senjata nuklir.

Kelima, menjadi pertanyaan besar, apakah pemerintah telah melakukan pengecekan satu per satu daftar perusahaan, instansi, dan nama individu yang ada da­lam lampiran Resolusi 1747? Ataukah Indonesia hanya meng­ikuti daftar yang telah dibuat. Tidakkah pemerintah belajar dari kesalahan resolusi yang terkait terorisme di mana warga Indo­nesia yang memiliki kedudukan terhormat dimasukkan dalam daftar teroris?

Keenam, ada klaim Indonesia sukses mengubah kalimat dalam resolusi. Itu tidak signifikan. Ka­laupun ada perubahan, itu terjadi pada konsideran resolusi, bukan pada isi/substansi resolusi.

Ketujuh, tidakkah pemerintah sadar, Resolusi 1747 dapat di­jadikan entry point pemerintahan Bush untuk memperlakukan Iran seperti Irak? Resolusi ini dapat dijadikan peringatan terakhir se­belum penggunaan kekerasan (use of force) dilakukan.

Dukungan Indonesia atas re­solusi dapat dikesankan sebagai persetujuan Indonesia membiar­kan penggunaan kekerasan da­lam penyelesaian konflik inter­nasional. Menjadi pertanyaan, demikiankah kebijakan luar ne­geri Indonesia yang bebas aktif?

Konsekuensi

Nasi telah menjadi bubur. Du­kungan resolusi tidak mungkin ditarik kembali. Kini pemerintah disibukkan untuk menjelaskan, diminta maupun tidak, kepada berbagai pihak. Sayang, berbagai penjelasan itu terkesan masih su­lit diterima berbagai kalangan. Kalaupun ada yang menerima, terkesan ada kompromi politik ataupun pertimbangan lain.

Satu hal yang pasti, Indonesia telah kehilangan momentum un­tuk berperan secara signifikan di DK PBB maupun berbagai kon­flik di Timur Tengah. Negara ber­kembang clan Islam tidak akan lagi memperhitungkan keduduk­an Indonesia di DK PBB.

Pemerintah telah gagal dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Pemerintah masih menggunakan paradigma lama yang memosi­sikan pemerintah adalah pihak yang paling tahu apa yang terbaik untuk rakyat. Pemerintah belum dapat berperan sebagai fasilitator atas kehendak dari masyarakat. Pemerintah telah memasung ke-daulatan rakyatnya sendiri.

Pemerintah seolah tidak dapat berempati dengan posisi Iran. Si­kap pemerintah yang tidak me­mahami posisi Iran patut disa­yangkan karena terjadi saat In­donesia menginginkan dirinya bi­sa berperan secara signifikan da­lam berbagai konflik di Timur Tengah.

Kini Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan kebijakan luar negeri yang low profile. Dukungan pemerintah atas Resolusi 1747 telah meng­hilangkan legitimasi Indonesia sebagai sebuah harapan bagi rak­yat dan banyak negara di dunia. Hikmahnya, mungkin pemerin­tah harus terus berkonsentrasi menangani berbagai tantangan dalam negeri.

Kompas, 10 April 2007

Iklan

Komentar»

1. islam feminis - Minggu, 29 April, 2007

Yah, sungguh menyayangkan kenapa pemerintah kita masih sok tahu tentang suara rakyat?…ya..ya..ya apalagi yang dapat kita harapkan, dengan sikap yang telah diambil pemerintah indonesia berkaitan dengan Resolusi DK PBB


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: