jump to navigation

Main Belakang BI-DPR – Kisah Para Mafioso Indonesia Raya Rabu, 9 Juli, 2008

Posted by Quito Riantori in Apa Kabar Indonesia?, Artikel, Bebas, Bilik Renungan, Breaking News, Opini.
trackback

Ada dua hal menyedihkan dalam skandal suap Bank Indonesia kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang ramai diributkan belakangan ini.

Pertama, di negeri ini korupsi bisa dilakukan dengan cara yang santun, penuh senda-gurau, kadang kala dibungkus seremoni bercita rasa tinggi. Jika korupsi bisa dianggap sama jahatnya dengan pembunuhan, yang dilakukan koruptor itu mirip adegan film-film mafia: membunuh sambil memberi makan hewan peliharaan, atau seorang bos sedang berdoa di tempat suci seraya memerintahkan pembantaian.

Syahdan, musim panas 2003, sejumlah anggota Komisi Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan ”studi banding” ke New York, Amerika Serikat. Ditemani istri masing-masing, resminya mereka bertemu dengan pejabat bank sentral Amerika. Tapi studi banding itu hanya berlangsung satu jam. Sisanya, selama beberapa hari, para wakil rakyat itu ”berkesenian” dan menghayati sejarah Amerika: menonton opera di Broadway, mengunjungi Patung Liberty dan Gedung Putih.

Belakangan diketahui, perjalanan yang dibiayai Bank Indonesia ini dilakukan untuk memuluskan rencana bank sentral menghambat terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, badan yang akan mengambil wewenang Bank Indonesia sebagai pengawas. Pejabat bank sentral bekerja keras melobi Dewan agar menunda pembentukan Otoritas. Seperti ditirukan seorang tersangka suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah pertemuan di New York, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan bank sentral menjadi lebih mulus.

Selain untuk mengganjal amendemen Undang-Undang Bank Indonesia—salah satu pasalnya mengatur soal Otoritas Jasa Keuangan—suap juga dilakukan untuk mengelakkan predikat disclaimer atas laporan keuangan Bank Indonesia yang belepotan ”noda” Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Yang terakhir ini adalah gerojogan dana negara untuk membantu bank-bank yang kolaps dalam krisis ekonomi 1997.

Korupsi juga dilakukan melalui bahasa sandi yang terkesan mulia, manis, lucu, meski sebetulnya membuat mual. Tim kecil yang dibentuk Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mengurusi ”patgulipat” mereka dengan DPR diberi nama Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan—nama yang dipilih untuk menjauhkan kesan sebagai ”mesin kucur duit”. Seorang bekas pejabat di Bank Indonesia mengaku kerap ”ditagih” uang pelicin oleh anggota DPR dengan senda-gurau dan kalimat bersayap seperti ”Kami tak punya bujet”, ”Proyek ini ada harganya”, atau ”Mana nih air zamzamnya?” Tagihan bisa dilakukan di sembarang tempat: di ruang sidang, di restoran ketika makan siang, atau di masjid sehabis salat Jumat.

Kedua, bahwa korupsi dilakukan oleh tokoh-tokoh terhormat: anggota DPR, pejabat tinggi bank sentral, mungkin juga menteri kabinet—mereka yang tahu persis bahaya korupsi, tapi mendahulukan naluri memperkaya diri sendiri dan memilih tak menghiraukan itu semua.

Kalau kesaksian para tersangka di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kelak terbukti di pengadilan, Paskah Suzetta tak bisa dikecualikan dari dua hal tadi. Bekas Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat yang kini Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional itu diduga punya peran sentral dalam kasus ini. Dia ditengarai para tersangka ”paham” betul lika-liku aliran duit dan daftar penerimanya di Senayan.

Paskah juga disebut-sebut berperan penting dalam menunda pembentukan Otoritas Jasa Keuangan hingga ”waktu tak ditentukan”, ketika ia menjadi Ketua Panitia Kerja Amendemen Undang-Undang Bank Indonesia. Beruntung, dalam Sidang Paripurna Dewan, penundaan tanpa batas itu ditolak.

Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh ragu. Citra baik yang selama ini disandang komisi antikorupsi itu perlu dijaga dengan melanjutkan pemeriksaan atas anggota kabinet atau keluarga dekat Presiden yang tersangkut kasus tersebut. Menteri Paskah Suzetta dan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan, besan Presiden Yudhoyono, mesti diperiksa Komisi secara intensif. Banyak orang bilang, ”perkawanan” dua orang itu menarik disingkap hubungannya dengan skandal ini. Sejauh ini status Aulia adalah saksi. Tapi keterangan yang dihimpun Komisi menyebut Aulia berperan lebih jauh: dia ikut meneken disposisi pencairan uang untuk anggota DPR itu.

Diharapkan, Komisi tidak mengulangi kedunguan masa lalu. Korupsi tak boleh lagi diselesaikan ”secara politik”—sang tertuduh diberhentikan untuk kemudian dibiarkan melenggang begitu saja.

Kini semua tertuduh buka suara dan saling tuding. Prinsip penting dalam pengungkapan korupsi sebagian telah tercapai: semakin tercerai-berai satu kelompok pelaku korupsi, semakin mudah kejahatan itu diungkap. Kini yang diperlukan untuk membongkar ”main belakang” BI dan DPR itu adalah niat baik dan kerja keras. Koruptor di negeri ini tak boleh dibiarkan seperti mafioso dalam film-film itu: mencoleng, lalu bertingkah seperti pemikir, dalam-dalam menghirup cerutunya.

doddy salman

Sumber : Tempo interaktif

Iklan

Komentar»

1. sed - Rabu, 9 Juli, 2008

satu kata….
“biadab”
matinya tanpa hisab langsung…byuuur
masuk neraka
rasain lu
ingat umur mentok 63 tahun
kl dapat diskon pasti lu lumpuh dulu
n nggak sampe 100 tahun
1 tahun itu cepet bos jadi…………
hati-hati siksa akhirat lebih pedih


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: