jump to navigation

Budaya Papan Nama Selasa, 10 Maret, 2009

Posted by Quito Riantori in Apa Kabar Indonesia?, Artikel.
trackback

baliho-caleg5

Oleh KARTONO MOHAMAD

Penindasan demi penindasan telah membuat orang Indonesia sering kehilangan rasa percaya diri. Banyak dari antara kita yang sering merasa tidak yakin apakah bisa tampil dengan mengandalkan kemampuan diri tanpa ditopang penguasa.

Merit system yang berlaku selalu ditetapkan oleh para. penindas, baik penindas itu bangsa lain maupun bangsa sendiri. Di sisi lain, para penindas tidak ingin ada orang lain yang dapat menyaingi dirinya karena dia sendiri juga merasa tidak yakin bahwa ia dapat menjadi pemimpin karena kemampuan pribadinya. Tidak boleh ada duo matahari di langit, begitu prinsipnya.

Maka, jika ada orang yang tampak cemerlang, bukannya diberi kesempatan untuk maju, tetapi malah ditekan. Kreativitas, prestasi, dan kecerdasan bukan tolok ukur kenaikan jenjang. Yang jadi ukuran hanya loyalitas dan kesediaan menjilat.

Di Indonesia belum ada pemimpin seperti Shogun Tokugawa Ieyashu yang menyindir anak buahnya yang memberinya hadiah burung beo, “Ake tidak suka burung yang hanya bisa meniru suara orang lain dan tidak bisa menyuarakan suaranya sendiri.”

Di Indonesia, budaya yang menghargai penjilatan berlangsung berabad-abad sehingga keinginan untuk dekat ke atas dan mengidentifikasikan diri dengan para penindas menjadi lebih utama dibandingkan dengan keinginan menunjukkan prestasi. Kasta-kasta sosial terbentuk tanpa disadari. Orang dikelompokkan dalam kelas-kelas berdasarkan kedekatan dengan penguasa tanpa hares berprestasi. Beat apa pintar dan berprestasi jika tidak membawa perbaikan pada dirinya. Itulah salah satu dampak feodalisme Indonesia. Sebaliknya, siapa pun yang berkuasa akan mempertahankan budaya feodal seperti itu.

Untuk membuktikan bahwa seseorang berada pada kasta yang dekat dengan penguasa, gelar kebangsawanan menjadi kebanggaan. Maka, dipasanglali gelar raden, raden mas, kanjeng tumenggung, dan sebagainya di depan namanya untuk menunjukkan bahwa dia termasuk kasta yang dekat dengan penguasa. Sedemikian parch sehingga zaman dulu ada orang yang menjual dan ada yang bersedia membeli untuk mendapat selembar Surat bahwa ia berhak menyandang gelar semacam itu.

GELAR

Zaman sudah berubah, tetapi feodalisme tetap bertahan. Para tokoh tetap ingin menunjukkan bahwa ia masih termasuk keturunan Raja A atau B, atau salah satu dari Wali Songo, Panglima C, Nabi, dan sebagainya. Kisah pun dibuat. Kalau perlu, dicari atau diciptakan rentengan bagaimana ia sebenarnya keturunan raja atau pemimpin masa lalu.

Mereka yang tidak bisa menunjukkan keunggulan berdasarkan keturunan akan mencari jalan lain, antara lain melalui kepercayaan rakyat akan mitos-mitos. Misalnya, dengan menyatakan bahwa dirinya adalah titisan atau reinkarnasi dari tokoh masa lampau yang sudah raib.

Kemajuan zaman tidak membuat jiwa kerdil itu hilang. Karena kekaguman manusia zaman sekarang beralih kepada orang yang berpendidikan tinggi, maka yang dikejar bukan lagi gelar BANGSAWAN, tetapi gelar KESARJANAAN. Kalau perlu, dengan membeli di dalam negeri, membeli dari luar negeri, atau memalsukan ijazah hanya untuk membuktikan bahwa ia termasuk kasta yang layak berada di atas rakyat biasa.

Bukan melalui prestasi, tetapi melalui banyaknya gelar yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan kegemaran untuk mencantumkan gelar kesarjanaan, baik di depan maupun di belakang namanya, meski secara ilmiah dia tidak pernah menunjukkan prestasi di bidang gelar yang dicantumkan itu. Seandainya dibuat papan nama, mungkin akan mencapai panjang satu meter agar berbagai gelar kebangsawanan, keagamaan, dan kesarjanaan dapat termuat.

Banyak orang tidak sadar bahwa gelar kesarjanaan dan intelektualitas tidak selalu wiring. Gelar kesarjanaan itu diperoleh melalui ujian. Ujian untuk memperoleh ijazah adakalanya hanya untuk melihat apakah dia membaca dan menyimak pelajaran yang diberikan, bukan untuk mencari tahu apakah ia juga mempunyai kemampuan berpikir alternatif yang menjadi ciri intelektual.

GELAR DAN KEKUASAAAN

Para penguasa pun akan menunjuk se seorang untuk menduduki suatu jabatan bukan dari prestasi atau kemampuan mengelola jabatan itu, tetapi pada gelar yang disandangnya.

Bandingkan dengan negara maju yang tidak feodalistis. Semua anggota Kongres dan anggota kabinet Amerika Serikat, misalnya, adalah sarjana, tetapi tidak pernah kita melihat gelar tercantum di depan atau di belakang nama mereka, kecuali kalau ia kembali ke kampus untuk mengajar.

Ketika Presiden AS Barack Obama akan mengangkat Tom Daschle sebagai Menteri Kesehatan, alasan pilihan terhadapnya adalah karena selama di Kongres ia adalah penggagas reformasi bidang kesehatan yang sejalan dengan pikiran Obama, bukan karena gelar kesarjanaan yang dimiliki (ia bukan dokter).

Tidak usah jauh-jauh, kita pun tidak mengetahui gelar sarjana apa yang dimiliki para anggota parlemen dan menteri di Malaysia. Kita hanya akan tahu kalau sudah membaca riwayat hidup mereka. Kini bandingkan dengan Indonesia. Dalam menghadapi Pemilu 2009, pohon-pohon dan tiang-tiang listrik ditempeli dengan gambar caleg dengan nama di bawahnya lengkap dengan berbagai gelar di depan dan di belakang namanya.

Jika dengan gelar ia masih tidak yakin bahwa dirinya layak dipilih, dipasang pula gambar tokoh lain di belakangnya, siapa pun dia. Jika tidak yakin akan kemampuan pribadinya untuk jabatan itu, mbok ya jangan mencalonkan diri.

______________

KARTONO MOHAMAD

Manton Ketua Umum PB IDI

Sumber : Kompas, 8 Maret 2009

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: