jump to navigation

Isu Pokok Ambalat Jumat, 5 Juni, 2009

Posted by Quito Riantori in Artikel.
trackback

hikmahanto

Hikmahanto Juwana

Jumat, 5 Juni 2009 | 02:56 WIB

Wilayah laut Ambalat mencuat kembali beberapa hari terakhir setelah pernah mencuat di publik pada tahun 2005.

Berbagai pihak telah memberikan komentar dan ulasan. Nasionalisme warga Indonesia pun bangkit. Menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar dipermasalahkannya wilayah laut di Ambalat? Apakah isu kepemilikan wilayah laut? Ataukah provokasi kapal patroli Malaysia?

Dalam kasus Ambalat, ada dua isu pokok yang perlu dipisahkan. Pertama, isu perbatasan wilayah laut. Kedua, isu penggunaan kekerasan (baca: militer) atau ancaman kekerasan oleh Malaysia di wilayah Ambalat.

Diambangkan

Untuk isu sengketa perbatasan wilayah laut, perlu dipahami, dalam hukum internasional modern, perolehan wilayah dengan menggunakan kekerasan adalah tidak sah. Sengketa tumpang tindih antarwilayah negara harus diselesaikan secara damai.

Indonesia dan Malaysia secara unilateral sama-sama mengklaim bagian wilayah laut Ambalat. Dalam perspektif hukum internasional, saling klaim secara sepihak ini berarti wilayah laut yang disengketakan belum ada di tangan Indonesia atau Malaysia.

Hukum internasional menentukan wilayah yang berbatasan harus didasarkan pada kesepakatan negara yang saling berbatasan. Atau bila disepakati untuk diserahkan ke lembaga peradilan internasional, hal itu ditentukan oleh lembaga tersebut.

Saat ini Indonesia dan Malaysia masih terus berunding dan masing-masing negara mengajukan dasar klaim sepihaknya. Hingga kini kesepakatan belum tercapai.

Kesepakatan tidak akan mudah tercapai. Meski Indonesia merasa memiliki banyak dasar, dengan mudah akan dinafikan oleh Malaysia. Demikian pula sebaliknya. Bahkan, seperti Indonesia, Malaysia pun akan gigih mempertahankan klaimnya.

Memang diperlukan kesabaran tinggi dalam penyelesaian sengketa wilayah. Jepang dan Rusia, misalnya, hingga kini masih bersengketa terkait empat pulau. Mereka tidak ingin terburu-buru menyelesaikan, termasuk mengajukan ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Keinginan untuk menyelesaikan masalah kedaulatan dan hak berdaulat dalam waktu singkat dan segera justru akan menimbulkan penyesalan. Indonesia merasakan hal ini saat dikalahkan oleh Mahkamah Internasional dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.

Prinsip yang harus dipegang dalam penyelesaian sengketa batas wilayah adalah lebih baik diambangkan daripada harus segera diselesaikan dengan hasil yang tidak diinginkan.

Ancaman kekerasan

Isu kedua, terkait ancaman digunakannya kekerasan (threat on the use of force) oleh Malaysia dengan mengirimkan kapal patroli di wilayah laut Ambalat.

Pengiriman kapal patroli di wilayah Ambalat oleh Malaysia tidak dapat dibenarkan, mengingat Indonesia sudah lebih dulu menguasai wilayah laut Ambalat meski belum secara sah memilikinya. Dalam konteks ini, wilayah laut Ambalat yang ada di bawah penguasaan Indonesia merupakan status quo. Malaysia tentu tidak boleh merusak status quo ini sebelum tercapai kesepakatan dengan Indonesia sebagai penyelesaian sengketa.

Patroli oleh kapal-kapal yang setara dengan kapal perang Malaysia dapat dikategorikan sebagai ancaman digunakannya kekerasan. Padahal, dalam Piagam ASEAN jelas disebutkan, negara anggota ASEAN tidak akan menggunakan kekerasan atau ancaman digunakannya kekerasan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Ini ditegaskan Pasal 2 Ayat 2 Huruf c Piagam ASEAN yang melandasi prinsip ASEAN. Prinsip yang dijunjung adalah pengakhiran agresi dan ancaman atau penggunaan kekerasan atau tindakan lain yang tidak konsisten dengan hukum internasional. Prinsip ini dijabarkan rinci dalam Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 2.

Pasal terakhir menyebutkan, penyelesaian sengketa harus menahan diri dari ancaman digunakannya kekerasan atau penggunaan kekerasan. Ini tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC). Bahkan, sebagai negara yang bersahabat, Pemerintah Indonesia harus mempertanyakan keseriusan pernyataan para pejabat tinggi Malaysia bahwa penyelesaian wilayah laut Ambalat akan dilakukan secara damai tanpa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melihat Piagam ASEAN, TAC, dan etika bertetangga yang baik, muncul pertanyaan, tidakkah Pemerintah Indonesia merasa memiliki dasar kuat untuk mempersoalkan ancaman digunakannya kekerasan oleh Malaysia dalam kasus Ambalat?

Isu inilah yang harus dibawa Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Malaysia dalam kasus Ambalat. Pemerintah tidak seharusnya membuat pernyataan bahwa wilayah laut Ambalat sebagai wilayah Indonesia yang harus dipertahankan, dengan perang sekalipun. Bisa jadi publik salah memahami isu pokok Ambalat, tetapi pemerintah tentunya tidak boleh.
_______________________
Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional pada FH UI, Jakarta

Sumber : Kompas.cetak

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: