jump to navigation

TII: Pemberantasan Korupsi SBY Gagal Sentuh Pejabat Senin, 15 Juni, 2009

Posted by Quito Riantori in Apa Kabar Indonesia?.
trackback

Jakarta – Presiden SBY berpidato di DPR. Salah satu yang disampaikannya mengenai pemberantasan korupsi. Tapi apa yang diucapkan presiden menuai kritik. Alasannya pencapaian selama ini belum maksimal.

“Tindak pemberantasan korupsi selama ini gagal menyentuh pejabat berkuasa. Hal itu bisa dilihat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia yang diduga diterima dua menterinya yakni MS Kaban dan Paskah Suzeta. Presiden tidak berani memecat kedua menterinya itu,” kata Sekretaris Jenderal TII (Transparansi Internasional Indonesia) Rizal Malik dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (15/8/2008).

Untuk itu Rizal melanjutkan, TII mendesak presiden untuk mengambil tindakan tegas dalam dalam menangani para menteri dan pejabat negara lainnya yang diduga terlibat dalam korupsi.

“Pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden juga masih berjalan lambat. Korupsi dan suap masih cukup banyak terjadi di berbagai instansi pemerintahan, terutama lembaga-lembaga vertikal meski ada upaya perbaikan,” jelasnya.

Presiden juga diminta untuk melakukan pembersihan di lingkungan instansi penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, seperti dalam penanganan kasus dana BLBI yang sedang diproses di KPK.

“Upaya pencegahan korupsi masih jalan di tempat. Rencana fundamental seperti mereformasi birokrasi, serta reformasi lembaga penegakan hukum termasuk peradilan, kejaksaan, dan kepolisian belum sepenuhnya berhasil diwujudkan,” jelas Rizal.

Karena itu perlu diintensifkan kembali fungsi pengawasan di lingkungan birokrasi pemerintah dan DPR, khususnya yang melibatkan 3 unsur dalam pemberantasan korupsi yakni pemerintah (penegak hukum dan pengawas internal), parlemen, dan masyarakat.

“Pemerintah harus serius melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan termasuk di instansi penegak hukum, serta mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa,” tandasnya.

Selain itu TII itu mendesak agar pemerintah segera mengajukan rancangan undang-undang yang mengatur perampasan aset untuk memperlancar proses pengambalian aset para koruptor di luar negeri, sebagaimana yang diamanatkan dalam ratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006.

“Hal itu diperparah dengan belum adanya Undang-undang yang mengatur perampasan aset sampai dengan pengelolaan aset-aset hasil kejahatan,” imbuhnya.

pemerintah juga dinilai sangat lambat dalam menyerahkan draf RUU Pengadilan Tipikor yang sangat penting untuk menjerat koruptor. Padahal saat ini para anggota DPR sudah disibukan dengan urusan kampanye Pemilu 2009, sehingga dikuatirkan rancangan itu akan terbengkalai.

“Secara tidak langsung akan memperngaruhi kinerja gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan penegak hukum kita,” tandasnya.
(ndr/)

Sumber : http://www.detiknews.com/

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: