jump to navigation

SBY & Brutus Jumat, 19 Juni, 2009

Posted by Quito Riantori in Apa Kabar Indonesia?.
trackback

Marcus Brutus adalah kawan, anak buah dan orang yang dipercaya Julius Caesar, kaisar Romawi. Tapi Brutus pulalah yang menusuk sang kaisar dengan pisau dari belakang hingga mati. Karakter Brutus akhirnya dipakai untuk menggambarkan seorang yang berkhianat terhadap orang yang menolongnya, melindunginya dan bahkan mempercayainya. Karakter Brutus ini hampir selalu muncul dalam pergulatan politik. Dalam perbincangan politik Indonesia sekarang ini, salah satu figur yang dijuluki Brutus adalah Jenderal SBY.

SBY telah menjadi Brutus bagi tiga presiden yaitu Soeharto, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Bedanya, Brutus di zaman Romawi akhirnya mati bunuh diri, sedangkan Brutus SBY terbilang Brutus yang masih beruntung.

Di akhir zaman Presiden Soeharto, SBY menjabat Kasosspol ABRI di bawah Panglima ABRI Wiranto. Tanggal 16 Mei 1998, MABES ABRI di Jalan Merdeka Barat dipenuhi wartawan karena ada siaran pers Wiranto yang meminta Soeharto mundur. Tapi Wiranto tak muncul-muncul.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI, Wahab Mokodongan, membagikan siaran pers itu yang isinya menimbulkan kontroversi, yaitu: ABRI Mendukung Pernyataan PBNU. Padahal isinya adalah minta Soeharto untuk turun. Wiranto kaget, kok ada siaran seperti ini. Kemudian baru diketahui bahwa SBY-lah yang membuat dan mengkonsep pernyataan itu. Dengan cara itu, SBY bermaksud mendorong dan menjebak Wiranto untuk ambil alih kekuasaan. Akibatnya, Wiranto sempat kena tuding mau mengkudeta Soeharto. Seperti ditulis dibukunya, SBY bahkan sempat bertanya pada Wiranto, “Apakah Bapak akan ambil kekuasaan?” Ambisi SBY memang besar. Targetnya ketika itu adalah Pangab. Kalau Wiranto bisa jadi Presiden dengan mengambil alih dari Soeharto, tentu ia akan ditunjuk jadi Pangab, orang nomor satu di ABRI. Tapi Wiranto memang dinilainya penakut. Tapi, setelah Soeharto jatuh, peristiwa ini dieksploitasinya sebagai bentuk keberpihakannya pada kelompok reformis. Ke mana-mana ia mengatakan bahwa ia adalah ABRI yang reformis dan ABRI perlu paradigma baru. Dengan tampil sebagai sosok seolah-olah reformis, SBY tampil dalam elit politik pada pemerintahan pasca Soeharto.

Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999), SBY menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI. Jabatan ini sama sekali tak memuaskannya karena tak ada peluang untuk bermanuver politik secara leluasa. Ia sangat gerah pada pemerintahan Habibie karena pada dasarnya SBY sama sekali tak percaya pada pemerintahan sipil. Namun karena ABRI masih berada di bawah Pangab Wiranto, SBY tetap loyal pada Jenderal Wiranto. Apapun kata Wiranto, ia patuhi.

Sebaliknya, ia bisa juga memanfaatkan Wiranto. Dalam kasus Jajak Pendapat Agustus 1999 di Timor Timur, contohnya, SBY mendukung Wiranto yang setuju agar dilakukan Jajak Pendapat itu. Ia pula yang meyakinkan Wiranto agar Jajak Pendapat itu dilaksanakan. Sementara itu, Presiden Habibie setuju-setuju saja dengan rencana ini karena ia memang sedang mendambakan Hadiah Nobel Perdamaian yang bisa membuatnya terpilih lagi dalam Sidang Umum MPR, Oktober 1999. Hasilnya: Timor Timur lepas dan hingga kini masih menyisakan masalah dengan pengungsi dan lain-lain. Ribuan tentara yang berkorban dalam aneksasi Timor Timur terbuang sia-sia. SBY dipuji Amerika karena telah menjalankan misi dengan baik. Sudah lama, AS dan negara sekutunya, Australia, ingin Timor Timur pisah dari Indonesia. SBY dan Wiranto telah berhasil mendorong Habibie yang ultraliberal untuk Jajak Pendapat yang hasilnya pasti kemerdekaan untuk Timor Timur.

Ketika SU MPR Oktober 1999, Wiranto sempat maju jadi capres meskipun waktu itu belum melepas jabatannya sebagai Pangab. Adalah SBY yang mendorong Wiranto untuk maju. Bahkan ketika dia menyatakan mencabut pencalonannya sebagai capres, orang yang paling menonjol berdiri di belakang Wiranto adalah SBY. Gambar ini bisa dilihat dalam iklan-iklan Wiranto beberapa waktu lalu. Di situ, kelihatan SBY seperti ajudan Wiranto dengan pandangan lurus ke depan tak berkedip. SU MPR akhirnya dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid yang didukung Poros Tengah. Aliansi Poros Tengah berhasil menjegal Megawati yang partainya, PDIP, menang Pemilu pada bulan Juni 1999.

Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat SBY jadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) pada tanggal 26 Oktober 1999. Ini adalah hasil deal dengan ABRI. Waktu itu dia masih jenderal aktif. SBY berhasil mendapat simpati dan kepercayaan dari Gus Dur. Ia mendapat pekerjaan dan tugas di luar kewenangannya sebagai Mentamben. Gus Dur memperlakukannya seperti anak emas dan bahkan menunjuknya sebagai negosiator dengan pihak Keluarga Cendana untuk mengembalikan harta kekayaan Soeharto yang diduga hasil korupsi saat menjadi Presiden RI. Bolak-balik SBY datang ke rumah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) untuk menyampaikan keinginan Gus Dur. Tapi, tak ada upaya serius kecuali ngobrol-ngobrol ringan dengan beberapa anggota Keluarga Cendana. Sebagai Mentamben pun tak ada prestasi apa-apa. Ia cuma melakukan kunjungan-kunjungan dan pidato-pidato yang normatif. Untunglah ada Dirut Pertamina yang cukup handal ketika itu: Martiono.

Ketika Gus Dur merombak kabinetnya 26 Agustus 2000, SBY tetap dipercaya dan mendapat promosi sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam). Kepercayaan ini diberikan Gus Dur karena SBY pernah bersumpah akan mendukung Presiden Gus Dur hingga selesai. Tapi harapan Gus Dur itu bertepuk sebelah tangan.

Pemerintahan Gus Dur terus digoyang oleh DPR karena kasus Buloggate dan Bruneigate. DPR sudah mengeluarkan Memorandum I dan Memorandum II sebelum diputuskan perlunya Sidang Istimewa (SI). Memorandum II dikeluarkan tanggal 30 April 2001 dan berakhir satu bulan. Bayang-bayang Sidang Istimewa mengancam pemerintahan Gus Dur. Ia benar-benar sudah diujung tanduk.

Sebagai langkah antisipatif, Gus Dur berunding dengan SBY untuk mencegah pemerintahannya jatuh. Reputasi Gus Dur ketika itu sudah sangat jelek di masyarakat dan di kalangan DPR. Gus Dur meminta SBY tetap mendukung langkah-langkahnya menghadapi DPR. SBY menyatakan dukungan sepenuhnya. Maka, pada awal Mei 2001 dibentuklah Tim Tujuh (7) yang diketuai SBY. Tim ini diberi mandat oleh Gus Dur untuk merumuskan dan mengambil tindakan segala langkah politik yang perlu guna mengatasi ketegangan antara Presiden dan DPR secara konstruktif dan komprehensif. Gus Dur juga meminta SBY membuat konsep pelimpahan tugas dan wewenang Presiden kepada orang yang ditugaskan. Demikian tinggi kepercayaan Presiden Gus Dur pada SBY saat itu.

Hasil dari Tim Tujuh yang diketuai SBY adalah perlunya dikeluarkan Maklumat Presiden yang intinya melimpahkan wewenang pada pejabat yang ditunjuk. Maka atas saran SBY, pada tanggal 28 Mei 2001, Gus Dur membuat Maklumat Presiden yang memberi perintah untuk diambilnya langkah dan tindakan khusus dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan hukum secepat-cepatnya. Maklumat Presiden itu diserahkan kepada SBY. Gus Dur berharap SBY benar-benar dapat mengatasi keadaan sehingga situasi menjadi tenang.

Namun, apa yang terjadi? SBY sama sekali tak berbuat apa-apa. Ia tak melobi DPR, Wapres Megawati atau tokoh-tokoh politik kunci yang beroposisi terhadap Gus Dur. Sebaliknya, SBY menaikkan posisi tawar dirinya dalam pentas politik nasional. Ia menempatkan diri seolah-olah pihak yang bijak yang tak mau menggunakan kekuasaan sewenang-wenang.

Keinginan-keinginan Gus Dur ditepisnya. Inilah pengkhianatan paling telanjang dalam politik Indonesia mutakhir: Gus Dur ditikam dari belakang. Lagi-lagi peristiwa ini mengingatkan kita pada Marcus Brutus yang menikam Julius Caesar.

Gus Dur sungguh kecewa. Harapan Presiden Gus Dur kepada SBY tak kesampaian. Di saat cucu Khadratus Syaikh Hasyim Asy’ari itu di ujung tanduk, SBY mengabaikan perintahnya. Malah, tak disangka, orang yang begitu dipercayanya justru menikamnya dari belakang. SBY yang menganjurkan Maklumat, ia pula yang mementahkannya. Gus Dur tak tahu bahwa SBY bukan semata-mata mengambil langkah itu karena rasional politik, tapi juga karena kawan-kawannya di pemerintahan Bush (AS) sudah memesankan agar Gus Dur diganti. Pengamat Jeffrey Winters pada saat itu mengatakan bahwa Washington sudah memutuskan bahwa Gus Dur harus pergi.

Indikatornya, IMF tidak mengucurkan bantuan dana 400 juta dollar. Bahkan SBY juga beberapa kali melakukan kontak dengan Wakil Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz.

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2081199

___________________

Sumber :

http://politikana.com/baca/2009/06/18/sby-dan-brutus-copas.html

Iklan

Komentar»

1. FRS - Sabtu, 20 Juni, 2009

Kalo gitu kita tidak usah memilih lagi pengkhianat bangsa.

2. nuarta - Sabtu, 20 Juni, 2009

Pilih Mega Pro Untuk Masa Depan Indonesia yang lebih Baik

3. Tri Bhuwana A.S - Sabtu, 20 Juni, 2009

Selain brutus jg dorna….

4. Adji - Senin, 22 Juni, 2009

sby=et tu brute?

5. ipoel - Selasa, 23 Juni, 2009

ndak mau milih 1,2 …pokoknya tiga aja

6. salam - Rabu, 24 Juni, 2009

aku juga, kalo 1dan 2 udah apa salahe kita pilih yang 3 lebih buaaaaaanyak kan?…..

7. haidar - Rabu, 24 Juni, 2009

ngeri donk kl gitu

8. tnt - Rabu, 24 Juni, 2009

pengkhianat tempatnya ditong sampah


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: