jump to navigation

Tolak Capres-Cawapres Neolib! Rabu, 24 Juni, 2009

Posted by Quito Riantori in Apa Kabar Indonesia?, Artikel.
trackback

sby_boediono2

Pilpres, Rakyat Makin Melek Ekonomi

INILAH.COM, Jakarta – Pergulatan idealisme ekonomi yang mencuat seiring kampanye pilpres membuka wacana baru bagi publik. Dari mulai persoalan utang hingga neoliberal. Publik pun makin melek sehingga jernih memilih kandidat mana yang lebih berpihak kepada rakyat.

Misalnya saja polemik soal utang yang dimunculkan masin-masing capres. Utang terjadi kenaikan pada 2008 yang merupakan paling tinggi dalam sejarah pasca Soeharto. Dalam kurun waktu 1 tahun kenaikan utang mencapai Rp 247,33 triliun atau Rp 20, 61 triliun per bulan atau Rp 0,687 triliun per hari.

Pemerintah membayar bunga utang luar negeri pada 2009 ini sebesar Rp 37,8 triliun. Utang dalam negeri, Rp 70,1 triliun, sehingga total sudah Rp 107,9 triliun. Sedangkan cicilan pokok mencapai Rp 72,1 triliun. Pokok dengan bunga mencapai Rp 180 triliun atau Rp 15 triliun per bulan atau Rp 0,5 triliun per hari. Jelas beban utang itu terus mencekik.

Ketua Tim Pemenangan SBY-Boediono, Hatta Rajasa, langsung bereaksi perihal utang pemerintah yang menggunung itu. Hatta yang juga Menteri Sekretaris Negara tidak menampik anggapan bahwa utang selama empat tahun terakhir meningkat Rp 400 triliun.

Namun, lanjut Hatta, besaran rasio utang dengan GDP Indonesia saat ini masih di atas 30%. Situasi ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya, apalagi saat krisis yang mencapai 100%.

Dalam berbagai kampanyenya, SBY juga menegaskan bahwa pemerintah telah mampu menghapus utang IMF. “Saya sudah buktikan hal ini. Utang luar negeri sebesar Rp 72 triliun kepada IMF sudah dilunasi. Sekarang saatnya kita mandiri,” kata SBY.

Publik juga mendapat masukan dari debat capres ini tentang arah dan strategi ekonomi terutama soal neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan. “Perkembangan ini sangat bagus. Namun kita harus lanjutkan diskusi soal ekonomi kerakyatan ini karena ada capres-cawapres mengaku tidak neolib ingin cuci tangan walaupun track record-nya sangat neoliberal,” papar Rizal Ramli, ekonom yang juga mantan Menko Perekonomian itu.

Tugas para ekonom dan intelektual adalah mencoba menjelaskan perbedaan-perbedaan ini sehingga rakyat bisa memilih yang terbaik. Secara sederhana, neoliberalisme adalah sistem pasar atau kapitalisme ugal-ugalan.

Para neolib percaya bahwa semua masalah bisa diselesaikan jika diserahkan kepada mekanisme pasar. Garis kebijakan ini kemudian dikenal dengan ‘Washington Consensus’ (Jerat Washington ).

Sekilas program Konsensus Washington sangat wajar dan netral, namun demikian dibalik program tersebut tersembunyi kepentingan negara-negara besar yang menabur ”jerat maut”. Ada empat program Konsensus Washington yang bisa mencelakakan negara.

Pertama, kebijakan anggaran ketat, selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang.

Bahkan penghapusan subsidi untuk rakyat seperti untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang, perumahan, dan lain-lain adalah urusan belakangan.

Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal serta dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri dan perdagangan memudahkan negara-negara maju mengekspor barang dan jasa ke negara berkembang.

Tetapi negara-negara maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti-dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif. Keempat, privatisasi atau penjualan aset-aset milik negara dimaksudkan agar peranan negara di dalam ekonomi berkurang sekecil mungkin.

Reformasi ekonomi dan sosial di China menempuh jalan lain di luar Jerat Washington itu. “China, yang melakukan proses reformasi ekonomi sejak 1978, menggunakan pendekatan yang kerap disebut Deng Xiaoping sebagai crossing the river by feeling the stones,” ungkap Rizal Ramli.

Maksudnya, kata Rizal, walaupun China melakukan liberalisasi, tetapi proses liberalisasi RRC dilakukan secara bertahap dan dipersiapkan dengan terlebih dulu memperkuat kekuatan produktif di dalam negeri.

China menempatkan liberalisasi sektor keuangan pada tahap akhir dari reformasi ekonomi. Bahkan ketika cadangan devisanya nyaris mencapai US$ 1,3 triliun, China tetap tidak bersedia melakukan liberalisasi penentuan nilai tukarnya. China berani melawan Jerat Washington dan justru berhasil, tapi kita di Indonesia, tunduk pada Jerat Washington dan terus terpuruk

“Indonesia harus menempuh jalan baru dan haluan baru ekonomi konstitusi dan meninggalkan neoliberalisme (Jerat Washington) yang membuat bangsa ini berjalan di tempat,” kata Revrisond Baswir MBA, ekonom UGM.

Perdebatan soal ekonomi ini masih panjang. Namun setidaknya rakyat mulai melek tentang kebijakan ekonomi menjadi idamannya. Sehingga diharapkan capres-cawapres yang dipilihnya nanti tidak mengulang lagi kesalahan yang sama di era-era sebelumnya. [E1]

Inilah.com, Selasa, 23 Juni 2009

_____________

Sumber :

http://www.rizalramli.org/pilpres-rakyat-makin-melek-ekonomi.html

Iklan

Komentar»

1. Quito Riantori - Rabu, 24 Juni, 2009

Anda semua tahu dong siapa Capres bebek AS!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: