jump to navigation

Penyiksaan oleh CIA Kamis, 27 Agustus, 2009

Posted by Quito Riantori in Artikel.
trackback

hikmahanto

Oleh Hikmahanto Juwana

Harian Kompas edisi Minggu (23/8) memberitakan tentang akan semakin terkuaknya kasus penyiksaan atas tersangka teroris yang dilakukan Badan Pusat Intelijen AS (CIA).

Secara teknis hukum, penyiksaan (torture) dibedakan dengan penganiayaan, yang oleh awam mungkin dianggap sama.

Tentang penyiksaan

Penganiayaan berbeda dengan penyiksaan. Penyiksaan dilakukan oleh atau mendapat persetujuan pejabat negara (public official). Sementara penganiayaan dapat dilakukan oleh siapa pun, terlepas dari predikatnya sebagai pejabat negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama melihat fenomena para pejabat negara di berbagai belahan dunia yang melakukan penyiksaan. Karena itu, tahun 1975 dikeluarkan Resolusi Majelis Umum tentang Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Deklarasi ini merupakan dasar Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi tentang Penyiksaan).

AS telah meratifikasi Konvensi tentang Penyiksaan pada Oktober 1994. Sementara Indonesia meratifikasi konvensi itu tahun 1988 meski belum diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Terkait penyiksaan, Pasal 1 Ayat (1) Konvensi memberi definisi cukup panjang dan rinci. Intinya, penyiksaan adalah segala tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan luar biasa, baik fisik maupun mental, yang dilakukan dengan sengaja kepada seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengakuan yang dilakukan atau dibenarkan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat (pejabat negara/publik).

Dari definisi ini, bila mencermati berbagai berita, para agen CIA sebagai pejabat publik dapat dengan mudah disangka dan didakwa melakukan penyiksaan. Pertanyaannya, apakah pemerintahan AS di bawah Presiden Obama bersedia dan berani melakukan proses hukum?

Petinggi AS

Bila memerhatikan Statuta Roma, sebuah perjanjian internasional untuk pendirian Mahkamah Kejahatan Internasional, penyiksaan merupakan salah satu dari kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan satu dari empat kejahatan internasional (international crimes) yang diatur dalam Statuta Roma.

Di Indonesia, kejahatan internasional diterjemahkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Menurut UU Pengadilan HAM, hanya ada dua jenis pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meski para penyiksa menduduki jabatan publik, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pertanyaannya, apakah para agen CIA yang jelas menyiksa dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana? Apakah para pejabat tinggi di AS saat itu, seperti Presiden George Bush, Wakil Presiden Dick Cheney, dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, juga dapat dipersalahkan? Prinsipnya, para petinggi saat itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas dasar dua hal.

Pertama, keterlibatan pelaku harus dapat dibuktikan sebagai pihak yang mendesain dan membuat kebijakan agar para agen CIA terfasilitasi untuk melakukan penyiksaan.

Kedua, berdasar konsep tanggung jawab komandan atau atasan, para petinggi dapat disalahkan. Ini merupakan pertanggungjawaban yang unik bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan internasional. Unik karena para atasan agen CIA boleh jadi tidak mendesain atau membuat kebijakan, tetapi mereka tetap dapat disalahkan.

Ada tiga hal yang harus dipenuhi agar para petinggi dapat disalahkan. Pertama, adanya hubungan efektif antara pelaku penyiksaan dan mereka yang dimintakan pertanggungjawaban. Hubungan ini bersifat bawahan dengan atasan.

Kedua, sebagai atasan, Presiden, Wapres, atau Menteri Pertahanan harus dapat dibuktikan, mereka tahu atau seharusnya tahu apa yang dilakukan agen CIA yang menjadi anak buahnya.

Ketiga, para atasan tidak mencegah atau menghentikan tindak penyiksaan yang dilakukan agen CIA. Dalam konteks ini pejabat tinggi seolah membenarkan tindakan anak buah.

Terlepas dari kemungkinan pejabat tinggi dapat dijerat, sepertinya mereka tidak mungkin didudukkan sebagai pesakitan.

Norma

Norma yang berlaku di negara mana pun adalah mereka yang menjabat presiden, wapres, dan menteri terlalu terhormat untuk diadili bila terkait masalah pertahanan, keamanan, dan politik.

Kalaupun ada petinggi yang diadili, biasanya karena ada tekanan dari negara kuat terhadap mantan petinggi dari negara yang lemah. Bila itu yang terjadi, dunia belum adil. Di sinilah perlu dinanti apa yang akan dilakukan Presiden Obama ke depan setelah kasus penyiksaan pada era Presiden Bush kian terkuak. Keberanian Obama untuk melakukan proses hukum bagi mereka yang terlibat penyiksaan akan mengukuhkan angin perubahan yang dapat dipercaya (change we can believe in) di AS.

_____________________

Kamis, 27 Agustus 2009 | 03:10 WIB

Sumber : Kompas Cetak

Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional pada FHUI, Jakarta

Komentar»

1. Agus Suhanto - Kamis, 27 Agustus, 2009

thanks i atas tulisannya yang bermanfaat… kenalkan sy Agus Suhanto


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: